MAKASSAR — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar terus memperketat pengawasan di pintu keberangkatan internasional seiring mendekatnya musim haji. Hanya dalam kurun waktu singkat, petugas Imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berhasil mengendus dan menggagalkan dua upaya pemberangkatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat hendak melaksanakan ibadah haji secara non-prosedural dengan total 7 orang penumpang.

Penindakan terbaru terjadi pada maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK335 rute Makassar-Malaysia. Petugas mengamankan tambahan 2 (dua) orang WNI yang diduga menggunakan modus serupa dengan kejadian sebelumnya, yakni memanfaatkan rute transit di Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi tanpa dokumen keimigrasian haji yang sah.

Jika pada kasus pertama rombongan yang terdiri dari 5 WNI menggunakan alibi perjalanan wisata mandiri (solo traveling), pada temuan terbaru ini 2 WNI yang diamankan mencoba mengelabui petugas dengan alasan medis.

Saat menjalani pemeriksaan awal di konter imigrasi, kedua orang tersebut bersikukuh bahwa tujuan perjalanan mereka ke Malaysia adalah untuk menjalani pengobatan. Namun, petugas yang curiga dengan inkonsistensi keterangan mereka segera melakukan pendalaman dan pemeriksaan komprehensif

Sama seperti pola penggagalan sebelumnya, kebohongan mereka berhasil dibongkar melalui pemeriksaan. Setelah dihadapkan pada bukti tersebut, kedua WNI ini akhirnya tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa tujuan asli mereka adalah beribadah haji secara non-prosedural.

Dengan adanya temuan terbaru ini, total WNI yang ditunda keberangkatannya oleh Imigrasi Makassar dalam manifes penerbangan ke Malaysia tersebut kini menjadi 7 orang. Berdasarkan hasil analisis data perlintasan, para penumpang ini memiliki pola pergerakan yang mirip, yaitu mencoba memecah rombongan saat memasuki area imigrasi untuk menghindari kecurigaan petugas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menegaskan bahwa penindakan tegas ini merupakan bentuk penegakan hukum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Sesuai Pasal 1 angka 4, status Jemaah Haji yang sah hanya diberikan kepada warga negara yang mendaftar dan berangkat melalui jalur serta persyaratan prosedural yang telah ditetapkan negara demi menjamin keamanan dan keselamatan mereka selama di tanah suci.

MAKASSAR — Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar berhasil menggagalkan keberangkatan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat akan melaksanakan ibadah haji secara non-prosedural. Penundaan keberangkatan ini dilakukan di Area Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Jumat (22/5/2026)

Pengungkapan kasus ini bermula dari kejelian petugas di lapangan yang melakukan metode random sampling terhadap para penumpang yang akan melintas. Petugas mencurigai seorang penumpang wanita berinisial DDD (43) yang mengaku hendak berwisata ke Malaysia seorang diri. Namun, saat diwawancarai lebih dalam, DDD tidak mampu memberikan rincian rencana perjalanan, rute perjalanan pulang, maupun ketersediaan tiket kembali ke Indonesia dengan benar.

Saat dibawa untuk pemeriksaan lanjutan, kelima warga tersebut awalnya bersikukuh bahwa tujuan perjalanan mereka murni untuk berwisata. Kendati demikian, petugas melakukan pendalaman secara komprehensif. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bukti yang menunjukkan rencana mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah dihadapkan dengan bukti-bukti tersebut, kelimanya akhirnya tidak dapat mengelak dan mengakui secara jujur bahwa mereka memang akan melakukan ibadah haji.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, mengonfirmasi tindakan tegas yang diambil oleh jajarannya. Kelima WNI tersebut sedianya dijadwalkan terbang menuju Malaysia menggunakan maskapai Air Asia rute Makassar-Malaysia, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah haji tanpa dokumen penunjang yang sah sesuai regulasi pemerintah.

Tindakan penundaan keberangkatan ini merujuk secara ketat pada regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4, Jemaah Haji yang sah haruslah warga negara yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh negara.

Makassar, 21 Mei 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar sukses mengawal keberangkatan 16.728 Jemaah Calon Haji melalui Embarkasi Makassar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para jemaah Calon Haji yang diberangkatkan melalui embarkasi ini mencakup berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat.

Ada yang istimewa pada penyelenggaraan haji periode ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini para Jemaah Calon Haji mendapatkan fasilitas khusus dari Pemerintah Arab Saudi yang dikenal dengan program Mecca Route.

Mecca Route adalah layanan keimigrasian Pemerintah Arab Saudi yang dilaksanakan langsung di bandara keberangkatan sebelum jemaah terbang.

Dengan adanya fasilitas ini, proses pengecekan paspor dan visa terintegrasi langsung dengan sistem Arab Saudi di tanah air. Dampaknya sangat signifikan: setibanya di bandara tujuan di Arab Saudi, para jamaah tidak perlu lagi mengantri panjang di loket imigrasi setempat. Mereka bisa langsung keluar bandara dan menuju ke hotel masing-masing untuk beristirahat.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio menyampaikan rasa syukur atas suksesnya fase pemberangkatan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar berkat sinergi yang kuat di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas, baik dari internal imigrasi maupun dari seluruh instansi terkait yang telah bekerja keras dan berkolaborasi demi kelancaran proses keberangkatan para jemaah," ujarnya.

Tak lupa, ia juga menyematkan doa tulus bagi para tamu Allah tersebut. "Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam beribadah, serta kembali pulang ke Indonesia dengan selamat sebagai haji yang mabrur."

Setelah merampungkan seluruh proses keberangkatan (embarkasi), kini fokus petugas akan segera beralih bersiap menyambut kepulangan para jemaah. Berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh pihak Garuda, proses debarkasi untuk Kloter Pertama rencananya akan mulai tiba di tanah air pada 1 Juni mendatang. Kesiapan fasilitas dan personel pun terus dipastikan agar proses pemulangan nanti berjalan sama baiknya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hukum keimigrasian di wilayah Indonesia. Pada hari Rabu, 20 Mei 2026, Imigrasi Makassar deportasi seorang warga negara asing asal Filipina berinisial JTO. Langkah tegas ini diambil setelah JTO dinilai melakukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum serta tidak menaati peraturan perundang-undangan keimigrasian di wilayah Indonesia.

Pendeportasian ini didasarkan pada pelanggaran Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan pasal tersebut, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya, patut diduga akan melakukan kegiatan berbahaya, atau tidak menghormati maupun tidak mentaati peraturan perundang-undangan.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawasi keberadaan serta kegiatan orang asing, dan memastikan bahwa siapa pun yang tidak mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia akan ditindak tegas demi menjaga keamanan negara” ujar Kepala Kantor Imigrasi Makassar

Proses pemulangan JTO dikawal ketat oleh petugas imigrasi. Adapun rute pemulangan JTO dilakukan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG) menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia (KUL), untuk kemudian dilanjutkan dengan penerbangan menuju Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Filipina (MNL).

Selain dideportasi, nama JTO juga akan diusulkan dalam daftar penangkalan untuk mencegah yang bersangkutan kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan dapat menjadi efek jera serta peringatan bagi segenap warga negara asing lainnya yang berada di Indonesia untuk selalu menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menggelar Operasi Gabungan (Opsgab) untuk mendata sebanyak 694 pengungsi (refugee) asing di 12 lokasi penginapan pengungsi di wilayah Kota Makassar pada Rabu (13/5/2026) demi memastikan ketertiban administratif.

Operasi ini diawali dengan rapat teknis di Aula Kantor Imigrasi sebelum seluruh personel gabungan bergerak serentak ke lapangan pada pukul 10.00 WITA. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen instansi terkait dalam memperkuat sinergi pengawasan dan memperbarui data keberadaan warga negara asing (WNA) secara berkala di wilayah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan langsung di berbagai titik penampungan, petugas mencatat kehadiran 694 pengungsi resmi tersebut didominasi oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Somalia, Sudan, Irak, Srilanka, Ethiopia, dan Iran. Selain melakukan pendataan, tim Opsgab juga memantau adanya aktivitas positif para penghuni di lokasi penginapan pengungsi, seperti kelas belajar bahasa Inggris dan pelatihan keterampilan menjahit.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar menegaskan pentingnya pelaksanaan operasi terpadu ini demi menjaga keamanan dan ketertiban WNA di wilayahnya.
"Melalui Operasi Gabungan ini, kami terus mengingatkan para pengungsi bahwa hak mereka di sini berjalan beriringan dengan kewajiban mematuhi aturan hukum Indonesia," tegas Kepala Kantor Imigrasi Makassar.

Melalui kegiatan Operasi Gabungan ini, para stakeholder berharap sinergitas antar instansi dapat berjalan efektif ke depannya, sehingga pemantauan terhadap aktivitas dan keberadaan para pengungsi luar negeri di Kota Makassar tetap berjalan tertib dan terorganisir dengan baik.