Dai Kondang Das’ad Latif Sambangi Imigrasi Makassar

Pendakwah sekaligus dai kondang Ustadz Das’ad Latif menyambangi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Beliau hadir sebagai khatib sholat Jumat pada Masjid Al-Hijrah yang terletak di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

dalam Khutbahnya ia berpesan kepada jemaah untuk selalu memperhatikan Sholatnya. “Perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu” pesan ust Das’ad latif dalam khutbah jumatnya.

selepas Sholat Jum’at, Ust. Das’ad menyempatkan diri untuk bertemu depan Kepala Kantor Imigrasi dan jajarannya sembari bersantap siang bersama.

kedatangan Dai kondang ini disambut antusias oleh jemaah masjid. terlihat beberapa jemaah meminta foto bersama pada saat beliau kluar dari geduh mesjid pasca sholat jumat.

Evaluasi Pelayanan, Imigrasi Makassar Terima Kunjungan Kerja DPD RI…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dapil Sulsel, Ajiep Padindang melakukan kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Makassar  Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Rabu (12/10).

Pada Kunjungan kerja ini, Ajiep disambut langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan  Jaya Saputra dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Agus Winarto.

Kunjungan kerja ini sebagai salah satu bentuk Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang dimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang memberikan Pelayanan Keimigrasian.

Dalam kunjungannya , Ajiep membahas beberapa Faktor, seperti Layanan Dokumen Keimigrasian (VISA, Ijin Tinggal, dan Paspor), Kolaborasi Sinergitas Layanan Keimigrasian dengan Mall Pelayanan Publik yang saat ini sudah banyak dibangun di tiap Kabupaten dan Kota, Serta Peningkatan Kompetensi Pegawai dalam hal Pelayanan Publik. Selain itu Ia juga sekaligus memaparkan tentang bagaimana Tugas dan Fungsi DPD RI.

Ajiep Padindang berpesan agar Imigrasi dapat lebih dekat dengan masyarakat terutama di daerah yang cukup sulit dijangkau terutama karena kendala jarak, waktu, dan biaya namun ini merupakan langkah awal yang akan dilakukan agar beberapa tahun kedepan Imigrasi dapat hadir di tengah-tengah masyarakat

Imigrasi Makassar Kembali Mendeportasi 1 Warga Negara Asing Asal…

Makassar –Pembukaan pintu gerbang internasional di Indonesia telah memancing mobilisasi Warga Negara Asing yang masuk ke Indoneisa, baik untuk bekerja, bertemu keluarga, maupun yang ingin berwisata.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Seluruh Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia Wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta memiliki Ijin tinggal. Jika tidak, Orang Asing tersebut dapat dikenakan Tindak Pidana Keimigrasian.

Pada tanggal 4 September 2022 yang lalu, telah dilakukan Tindakan Administari Keimigrasian berupa Deportasi kepada seorang Warga Negara Yaman yang terbukti telah melanggar Pasal 119 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang Asing tersebut ditemukan pada tanggal 25 Januari 2022 setelah adanya Informasi bahwa yang bersangkutan menginap disalah satu hotel di Kota Makassar namun tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah yaitu Paspor.

Setelah itu, petugas melakukan proses BAP kepada yang bersangkutan untuk diminta keterangannya. Dari keterangan yang diterima, orang Asing tersebut bernama Mohammed Abdul Aziz. Awalnya dia mengaku sebagai warga negara Indonesia yang berada di makassar untuk mencari Kopi yang akan di ekspor ke Arab Saudi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Yaman, namun setelah di minta untuk menunjukkan Paspor, dia tidak bisa menunjukkan nya dan hanya memperlihatkan Foto saja.

Selanjutnya Orang Asing tersebut kemudian di tahan di Rumah Detensi Imgirasi Makassar sambil menunggu proses penyidikan. Pada 26 April 2022, dilakukan proses serah terima kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar setelah Hasil Penyidikan sudah lengkap atau P21. Selanjutnya Pada tanggal 11 Juli 2022 Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Mohammed Abdul Aziz terbukti secara sah melanggar Pasal 119 ayat (1) atau pasal 122 huruf (a) Undang Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dikenakan pidana kurungan selama 4 bulan 15 hari di Rumah Tahanan Kelas I Makassar

Setelah dilakukan penahanan, WN Yaman tersebut di detensi pada Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sambil menunggu proses pendeportasiannya oleh petugas. Akhirnya pada tanggal 4 September 2022, dilakukan proses Deportasi kepada Warga Negara Yaman tersebut melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar bapak Agus Winarto mengatakan, setiap orang yang berada di wilayah indonesia wajib memiliki Paspor dan menunjukkannya kepada petugas Imigrasi apabila dilakukan pemeriksaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Ijin tinggal yang kerap dilakukan oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada kasus Yaman ini, orang asing yang dengan sengaja masuk ke Indonesia dan melakukan pelanggaran ijin tinggal.

Imigrasi Makassar Siap Mendukung pelaksanaan KTT G20 Bali

Makassar– Setiap orang yang melakukan perjalanan keluar negeri pasti harus melewati pos pemeriksaan keimigrasian di negara tujuan. Begitupula di negara Indonesia, Setiap orang yang akan keluar atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, wajib untuk melewati Pemeriksaan Dokumen Perjalanan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di Bandara Udara, Pelabuhan, maupun pos lintas batas di darat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian membawahi Salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Makassar, yang berada di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Dalam Pelaksanaan kegiatan sehari-harinya, para petugas pemeriksa Dokumen Perjalanan dapat melayani Hingga seribu penumpang perharinya, yang terbagi dengan penerbangan internasional Air Asia dan Penerbangan Umrah oleh Maskapai Lion Air.

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ini tidak Luput pula dari pelbagai hambatan teknis, seperti kendala server, maupun jaringan koneksi pada Aplikasi Pemeriksaan yang mengalami gangguan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas yang ditempatkan pada pos pemeriksaan keimigrasian ini juga terdapat petugas yang bertugas sebagai penanggung jawab IT.

Jika terdapat kendala teknis, petugas IT akan langsung melakukan pemeriksaan dan berkordinasi untuk memperbaiki permasalahan tersebut hingga masalah dapat teratasi dengan cepat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar bapak Agus Winarto mengatakan, penempatan para petugas di trmpat Pemeriksaan Imigrasi tidak hanya dilihat dari pengetahuan mereka tentang Keimigrasian, tapi juga diliat dari dasar keilmuan mereka dan pengetahuan mereka mengenai IT agar kejadian seperti ini dapat dihindari seminimal mungkin.

Selain itu Agus menambahkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar siap mendukung penuh pelaksanaan G20 yang akan di gelar di Nusa Dua Bali pada tanggal 15 November 2022 nanti.

Dukung pelaksanaan KTT G20 Bali, Imigrasi Makassar menggelar Rapat…

Makassar – pada senin 3 Oktober 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (SHIAM). Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Terkait Pengawasan Lalu Lintas Orang Asing di Bandara SHIAM ini dilaksanakan sebagai bentuk untuk mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali yang akan digelar dalam waktu dekat. Giat ini dibuka langsung oleh Kakanwil Kumham Sulsel dan dihadiri oleh Kasatker/Stakeholder terkait. Kepala Kantor Wilayah Liberti Sitinjak dalam pembukaannya mengatakan pelaksanaan KTT G20 di Indonesia akan berdampak pada kegiatan Kanwil Kemenkumham yang berkaitan dengan Keimigrasian yaitu keluar masuknya orang asing di dalam rangka kegiatan G20 ini.

“Kantor Imigrasi sebagai UPT di Kanwil sulsel memiliki tugas dan fungsi keimigrasian yang salah satunya adalah fungsi penegakan hukum keimigrasian yang meliputi pengawasan orang asing, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian sebagaiamana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No 6/2011 tentang Keimigrasian.”

Lebih lanjut Kakanwil katakan saat ini Indonesia tengah siap menghadapi kedatangan delegasi KTT G20 di Bali. Walaupun Hasasnuddin bukan sebagai bandara utama untuk mendukung, Kakanwil katakan hal ini perlu guna antisipasi peralihan ke rute pesawat serta melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap orang asing yang mendarart dari luar negeri dan orang asing yang keluar meninggalkan indonesia melalui Bandara internasional sultan Hasanuddin.

“Kanim sebagai Leading Sector dalam pegawasan orang asing di Indoensia dalam UU Imigrasi tentunya memerlukan bantuan dari instansi lain dalam melakukan pengawasan orang asing khususnya pada lalu lintas orang di Makassar, Bandara Hasanuddin Makassar. Pengawasan lalu lintas orang lain harus ditingkatkan terutama menjelang KT G20 di Bali.”

Untuk mengantisipasi orang asing yang berusaha menggangu KTT G20, pentingnya deteksi dini terhadap orang asing sebagai bentuk antisipasi terhadap Ancamana, Gangguan, Hambatan dan Tantangan dalam pelaksanaan KTT G20 sehingga sinergitas yang kuat antar instansi dan berbagai pihak di lingkugan Bandara intenasional sultan Hasanuddin Makassar pengawasan orang asing perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Agus Winarto menyampaikan rapat ini merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait orang asing di wilayah Makassar dan sekitarnya khususnya di Bandara Hasanuddin Makassar dalam hal pengawasan orang asing

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan G20 di Bali dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Indoensia sebagai salah satu tempat pemeriksaan imigrasi yaitu perlintasan orang asing dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Selanjutnya Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra juga menambahkan bahwa jajaran di Keimigrasian telah melaksanakan tugasnya secara administrasi mulai dari masuknya orang asing hingga urusan alih status ijin tinggal. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No 6/2011 tentang Keimigrasian.

Dalam pelaksanannya, tidak hanya jajaran Keimigrasian saja yang bekerja, melainkan perlu melibatkan pihak lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan stakeholder lainnya yang bersentuhan dengan keberadaan orang asing.

“Imigrasi tidak bekerja sendiri sehingga TIMPORA merupakan wadah yang mengikat kita semua dalam hal penanganan orang asing kaena Kementerian/Lembaga lain memiliki tugas dan fungsi yang sama terkait dengan pengawsan orang asing. UU menyebutkan imigrasi sebagai ledaer. Saya yakin tidak bisa kerja sendiri karena keterbatasan personel dan sarana-prasarana. Kalau tidak mengikat pada TIMPORA, maka tujuan pengawasan orang asing sulit dicapai.”

Untuk memperkuat TIMPORA tersebut, perlunya kekompakan antar lembaga sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif di internal TIMPORA. “TIMPORA merupakan titik awal menuju langkah-langkah internal. Kekompakan harus dilakukan guna mencitpakan kondisi yang kondusif di internal karena menyangkut ortang asing, pengungsi ini orang asing.”