Cegah Covid, Kanim Makassar bagikan Paket Prokes dan Vitamin

Kanim Makassar bagikan Healthy Kit Pada senin 21 Februari 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar melaksanakan Kegiatan Apel Pagi. Namun, kali ini ada yang sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Dalam giat reguler ini, seluruh pegawai dan PPNPN diberikan suplemen vitamin dan paket protokol kesehatan (Healthy Kit). Apel ini dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha, Masniati. S.H., M.H. Agenda penyerahan Healthy Kit dilaksanakan seusai apel secara simbolis kepada ASN dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar oleh pembina apel. Hal ini sebagai bentuk nyata aksi Kanim Makassar dalam menerapkan protokol kesehehatan dan sebagai bentu dukungan dalam menjaga kesehatan seluruh pegawai terutama di masa pandemi ini.

Memperingati Hari Bhakti Imigrasi, Imigrasi Makassar melaksanakan Upacara Tabur…

Senin, 24 Januari 2022.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar bersama Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Sulsel melaksanakan Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-72 Tahun.

Bertempat di Pelataran Lapangan Upacara TMP Panaikang Makassar, kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kumham Sulsel, Harun Sulianto, upacara dilaksanakan dengan khidmat dan tertib. Dalam upacara turut hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Kanwil Kumham Sulsel, para kepala UPT Kemenkumham di Makassar, Darma Wanita Persatuan Kemenkumham dan tamu undangan.

Setelah upacara dilangsungkan, Kakanwil dan peserta upacara melaksanakan tabur bunga di beberapa makam pahlawan Sulawesi Selatan. Giat ini selain memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-72 yang jatuh pada 26 Januari 2022, juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan atas jasa yang telah diberikan. Upacara tabur bunga berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku

Kemenkumham Sulsel Lakukan Koordinasi dengan MPDN dan Pengda INI…

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Sulawesi Selatan lakukan kunjungan ke Majelis Pengurus Daerah Notaris (MPDN) dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Parepare dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan protokol notaris pada Tahun 2021.

Mohammad Yani dan Tim ditemui oleh Ketua MPDN Parepare, Muh. Husni Syam di Kantor Notarisnya, Rabu (01/12). Juga dihadiri oleh Sri Rahmawati (Ketua Pengda INI Parepare), Andi Arham (Sekretaris), dan Anggota lainnya.

“Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan notaris agar pelaksanaan jabatannya berkualitas,” Kata Yani.

Menurut Kabid Yani, meski tengah pandemi  covid-19,  pelayanan notaeis dipastikan tetap berjalan baik dan berbasis aplikasi sehingga semua layanan dapat didapatkan secara online.

Sementara itu, Ketua Pengda INI, Sri Rahmawati mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas notaris khususnya di wilayah Parepare kedepan akan diadakan penguatan bagi notaris.

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Ketua MPDN Parepare Muhammad Husni bahwa memang benar perlu dilakuma  penguatan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada notaris sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ayusriadi, Zulkifli, Ari dan Aminah yang merupakan ASN pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

Kemenkumham Sulsel Lakukan Koordinasi dengan MPD Notaris dan Bagian…

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lakukan koordinasi dengan Majelis Pengurus Daerah Notaris Bone (MPDN Bone) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bone pada Kamis hingga Jumat (3/12).

Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri selaku ketua tim mengatakan bahwa koordinasi ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan pelaporan akhir tahun.

“Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Bone dilaksanakan untuk memastikan giat pengawasan notaris berjalan sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan protokol notaris,” Kata Meydi.

Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone diterima oleh Kasubbag Bantuan Hukum, Andi Dedy. Ini dalam rangka penyampaian hasil dan evaluasi pelaporan Aksi HAM serta persiapan penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022.

“Masing-masing Majelis Pengawas Daerah Notaris telah melakukan giat pemeriksaan protokol notaris. Untuk itu kami perlu mengevaluasi agar dapat ditindaklanjuti melalui MPW,” Lanjut Meydi.

Sementara di Bagian Hukum, pihaknya menyampaikan hasil Aksi HAM serta menyampaikan pelaksanaan penilaian KKP HAM yang akan kembali dilaksanakan tahun depan.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima DIPA Tahun Anggaran 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat kantor gubernur Sulsel Jumat (03/12).

Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bahwa dana transfer dari pusat mengalami penurunan untuk semua daerah. Bukan hanya Sulsel, tapi semua provinsi di Indonesia. Anggaran ini difokuskan untuk kebijakan fiskal tahun 2022 dalam rangka pemulihan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, dengan penyerahan DIPA ini, maka diharapkan serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Semakin maksimal penyerapan anggaran, maka semakin cepat pula target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Syaiful mengharapkan para Kepala Satuan Kerja agar segera menindaklanjuti DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima  agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan, data per 30 November 2021 dari total pagu Jajaran Kanwil Sulsel sebesar Rp. 326.216.746.000  telah terealisasi sebesar 297.087.752.642 atau sebesar 90.07%.

Pada tahun 2020 lalu, Kanwil kemenkumham sulsel meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Kinerja Pelaksanaan Angaran antar kantor Wilayah. Kanwil Sulsel  sebagai terbaik pertama dari 33 kanwil kemenkumham se-Indonesia.

Kemenkumham Sulsel: Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sulsel…

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Minggu (5/12 ) mengatakan bahwa sebanyak 50 website anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional  (BPHN), kemenkumham.

JDIH Sulsel terterdiri dari 1 Biro hukum Pemprov Sulsel, 24 Bagian hukum  di Kabupaten/Kota, 24 sekretariat DPRD Kab/Kota dan 1 setwan DPRD provinsi.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM kanwil kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan, dokumen yang ada pada Website JDIHN (jdihn.go.id) adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya pada pertemuan nasional JDIH secara virtual Kamis lalu mengatakan saat ini jumlah  website Anggota JDIH yang telah terintegrasi dg  JDIHN lebih dari 90 persen.

Menkumham Yasonna, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal ini dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung reformasi hukum dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan melalui reformasi digital di bidang pelayanan hukum.

“Dengan Data JDIH yang terintegrasi dalam portal JDIHN.GO.ID akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan mejadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air,” kata Menkumham Yasonna.

Menurut menkumham Yasonna, Portal JDIHN.GO.ID saat ini, selain dari produk hukum di tingkat pusat, juga sudah mengoleksi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh beberapa Anggota JDIHN di tingkat kabupaten, melalui Program JDIH Masuk Desa.

Berdasarkan Perpres No. 33/2012 disebutkan Kemenkumham sebagai Pusat JDIHN. Dan Kanwil kemenkumham bersama dengan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan JDIHN di wilayah.