(0411) 584559
kanim_mks@imigrasi.go.id
0811 4603 77
Berita
Berikut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahanatau LKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar pada tahun 2021.
Loading...
Berita
Kanim Makassar bagikan Healthy Kit Pada senin 21 Februari 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar melaksanakan Kegiatan Apel Pagi. Namun, kali ini ada yang sedikit berbeda dibanding sebelumnya. Dalam giat reguler ini, seluruh pegawai dan PPNPN diberikan suplemen vitamin dan paket protokol kesehatan (Healthy Kit). Apel ini dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha, Masniati. S.H., M.H. Agenda penyerahan Healthy Kit dilaksanakan seusai apel secara simbolis kepada ASN dan PPNPN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar oleh pembina apel. Hal ini sebagai bentuk nyata aksi Kanim Makassar dalam menerapkan protokol kesehehatan dan sebagai bentu dukungan dalam menjaga kesehatan seluruh pegawai terutama di masa pandemi ini.
Berita
Senin, 24 Januari 2022.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar bersama Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Sulsel melaksanakan Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-72 Tahun.
Bertempat di Pelataran Lapangan Upacara TMP Panaikang Makassar, kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kumham Sulsel, Harun Sulianto, upacara dilaksanakan dengan khidmat dan tertib. Dalam upacara turut hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Kanwil Kumham Sulsel, para kepala UPT Kemenkumham di Makassar, Darma Wanita Persatuan Kemenkumham dan tamu undangan.
Setelah upacara dilangsungkan, Kakanwil dan peserta upacara melaksanakan tabur bunga di beberapa makam pahlawan Sulawesi Selatan. Giat ini selain memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-72 yang jatuh pada 26 Januari 2022, juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan atas jasa yang telah diberikan. Upacara tabur bunga berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku
Berita
Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Sulawesi Selatan lakukan kunjungan ke Majelis Pengurus Daerah Notaris (MPDN) dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Parepare dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan protokol notaris pada Tahun 2021.
Mohammad Yani dan Tim ditemui oleh Ketua MPDN Parepare, Muh. Husni Syam di Kantor Notarisnya, Rabu (01/12). Juga dihadiri oleh Sri Rahmawati (Ketua Pengda INI Parepare), Andi Arham (Sekretaris), dan Anggota lainnya.
“Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan notaris agar pelaksanaan jabatannya berkualitas,” Kata Yani.
Menurut Kabid Yani, meski tengah pandemi covid-19, pelayanan notaeis dipastikan tetap berjalan baik dan berbasis aplikasi sehingga semua layanan dapat didapatkan secara online.
Sementara itu, Ketua Pengda INI, Sri Rahmawati mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas notaris khususnya di wilayah Parepare kedepan akan diadakan penguatan bagi notaris.
Hal ini juga senada diungkapkan oleh Ketua MPDN Parepare Muhammad Husni bahwa memang benar perlu dilakuma penguatan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada notaris sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ayusriadi, Zulkifli, Ari dan Aminah yang merupakan ASN pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.
Berita
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lakukan koordinasi dengan Majelis Pengurus Daerah Notaris Bone (MPDN Bone) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bone pada Kamis hingga Jumat (3/12).
Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri selaku ketua tim mengatakan bahwa koordinasi ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan pelaporan akhir tahun.
“Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Bone dilaksanakan untuk memastikan giat pengawasan notaris berjalan sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan protokol notaris,” Kata Meydi.
Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone diterima oleh Kasubbag Bantuan Hukum, Andi Dedy. Ini dalam rangka penyampaian hasil dan evaluasi pelaporan Aksi HAM serta persiapan penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022.
“Masing-masing Majelis Pengawas Daerah Notaris telah melakukan giat pemeriksaan protokol notaris. Untuk itu kami perlu mengevaluasi agar dapat ditindaklanjuti melalui MPW,” Lanjut Meydi.
Sementara di Bagian Hukum, pihaknya menyampaikan hasil Aksi HAM serta menyampaikan pelaksanaan penilaian KKP HAM yang akan kembali dilaksanakan tahun depan.
Berita
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat kantor gubernur Sulsel Jumat (03/12).
Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bahwa dana transfer dari pusat mengalami penurunan untuk semua daerah. Bukan hanya Sulsel, tapi semua provinsi di Indonesia. Anggaran ini difokuskan untuk kebijakan fiskal tahun 2022 dalam rangka pemulihan sosial ekonomi.
Oleh karena itu, dengan penyerahan DIPA ini, maka diharapkan serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Semakin maksimal penyerapan anggaran, maka semakin cepat pula target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Syaiful mengharapkan para Kepala Satuan Kerja agar segera menindaklanjuti DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi.
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan, data per 30 November 2021 dari total pagu Jajaran Kanwil Sulsel sebesar Rp. 326.216.746.000 telah terealisasi sebesar 297.087.752.642 atau sebesar 90.07%.
Pada tahun 2020 lalu, Kanwil kemenkumham sulsel meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Kinerja Pelaksanaan Angaran antar kantor Wilayah. Kanwil Sulsel sebagai terbaik pertama dari 33 kanwil kemenkumham se-Indonesia.
Berita
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Minggu (5/12 ) mengatakan bahwa sebanyak 50 website anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kemenkumham.
JDIH Sulsel terterdiri dari 1 Biro hukum Pemprov Sulsel, 24 Bagian hukum di Kabupaten/Kota, 24 sekretariat DPRD Kab/Kota dan 1 setwan DPRD provinsi.
Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM kanwil kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan, dokumen yang ada pada Website JDIHN (jdihn.go.id) adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya pada pertemuan nasional JDIH secara virtual Kamis lalu mengatakan saat ini jumlah website Anggota JDIH yang telah terintegrasi dg JDIHN lebih dari 90 persen.
Menkumham Yasonna, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM.
Hal ini dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung reformasi hukum dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan melalui reformasi digital di bidang pelayanan hukum.
“Dengan Data JDIH yang terintegrasi dalam portal JDIHN.GO.ID akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan mejadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air,” kata Menkumham Yasonna.
Menurut menkumham Yasonna, Portal JDIHN.GO.ID saat ini, selain dari produk hukum di tingkat pusat, juga sudah mengoleksi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh beberapa Anggota JDIHN di tingkat kabupaten, melalui Program JDIH Masuk Desa.
Berdasarkan Perpres No. 33/2012 disebutkan Kemenkumham sebagai Pusat JDIHN. Dan Kanwil kemenkumham bersama dengan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan JDIHN di wilayah.
Berita
Makassar — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto Buka kegiatan workshop penguatan petugas pos pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas), Jumat (19/11/2021).
Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan bahwa Workshop ini merupakan bagian dari Corporate University (CorpU), dan merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan kompetensi dan pencapaian sasaran kinerja organisasi.
“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan respon cepat para petugas pos Yankomas 33 UPT dalam menerima aduan Yankomas mengenai dugaan pelanggaran/permasalahan HAM” ujar Kakanwil.
Ia menambahkan bahwa jumlah aduan HAM ditahun 2021 sejumlah 34 Aduan dengan rincian 20 Selesai, 8 diproses, dan 6 diarsipkan, dengan isu utama yang sering muncul yaitu sengketa tanah dan access to justice.
kemudian dilanjutkan dengan materi dari Direktorat Jenderal HAM oleh Anggarani Utami terkait dengan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelayanan komunikasi masyarakat.
Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa mekanisme Yankomas telah diatur dalam permenkumham nomor 32 tahun 2016 diawali dengan penyampaian laporan, penelaahan laporan, pemberian rekomendasi, dan Rapat koordinasi di daerah.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati, Bidang Kepegawaian Kanwil Sulsel, Petugas Yankomas pada 33 UPT di Sulawesi Selatan.
Berita
Makassar. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) Harun Sulianto pantau pelaksanaan tes kesehatan Calon Taruna/Taruni politeknik kedinasan kemenkumham .sebanyak 32 calon taruna ( atar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (poltekip) dan Politeknik Keimigrasian (Poltekim) jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Senin (15/11).
Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin mengatakan bahwa ke 32 catar tersebut telah lulus tes Computer Asisted Tes (CAT). Selanjutnya mereka menjalani tes pemeriksaan kesehatan meliputi, pemeriksaan suhu tubuh, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan kesehatan umum, Elektrokardiogram (EKG), rontgen, kesehatan mata, gigi, dan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh tim dokter RS Bhayangkara Makassar.
Kabag Umum , Basir menambahkan pelaksanaan tes ini berlangsung satu hari yang diikuti oleh 32 orang calon taruna/taruni terdiri dari 16 orang Poltekip dan 16 orang Poltekim dengan 2 diantaranya perempuan. Peserta tidak hadir sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang peserta poltekip dan 2 orang peserta poltekim.
Turut hadir mendampingi peserta, Kasubag Kepegawaian Andi Rahmat, Analis Kepegawain Fitrani dan Sulastri, Dokter Rutan Makassar Wahidah dan 2 orang dari biro kepegawaian yakni analis kepegawaian Deni Wahyudi dan Pelaksa Kepegawaian Budi Santoso
Berita
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ikuti penyuluhan kesehatan Online yang diselenggarakan oleh Kemenkumham Jakarta usai Senam Kesegaran Jasmani, Jumat (12/11).
Kegiatan penyuluhan in menghadirkan Narasumber Psikolog dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Wiwien Novianti membahas terkait cara mengatasi kecemasan di Masa Pandemi Covid-19.
Kecemasan menurut Wiwien merupakan suatu respon dari pengalaman yang dirasa tidak menyenangkan dan di ikuti perasaan gelisah, khawatir, dan takut. “Perasaan cemas yang timbul di masa pandemic ini sebenarnya hal wajar. Pasti kita mengkhawatirkan tentang kesehatan diri, kesehatan keluarga, finansial, hingga mencemaskan apakah pandemi akan mengubah kehidupan kita dalam waktu yang lama,” Kata Psikolog Wiwien.
Wiwien juga mengatakan bahwa perasaan cemas juga memiliki manfaat bagi tubuh yakni Tanda untuk melindungi diri, Dapat memicu motivasi terhadap suatu tantangan, Sebagai tanda peringatan dini untuk sebuah perubahan, Sebagai tanda peringatan darurat dari bahaya, dan Membuat kita lebih berhati-hati.
“Namun, ada gejala yang ditimbulkan dari kecemasan yakni kesulitan tidur, jantung berdebar, mudah tegang, mudah khawatir, otot tegang, sakit kepala, sakit perut, mudah lupa, keringat panas/dingin, sesak nafas, mudah gugup, sulit konsentrasi, dan mual,” ungkap Wiwien.
Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial yang diberikan secara berjenjang sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi adalah jika mengalami stress dan masalah psikologis ringan dan sedang cukup pada layanan dasar dan layanan komunitas terlatih atau pada keluarga.
“Kemudian jika mengalami masalah kejiwaan layananan yang diterima adalah layanan non specialis oleh psikolog atau perawat, pekerja sosial, dokter umum atau terapi okupasi. Jika mengalami ganguan kejiwaan layananan yang diterima yakni layanan specialis oleh Psikolog Klinis, Psikiater, Perawat Jiwa, atau Profesional Lainnya,” Kata Wiwien.
Setelah mengenali gejala kata Wiwien maka yang perlu dilakukan adalah Dukungan untuk melakukan upaya mandiri, Dukungan dari seluruh anggota keluarga, Sadari ketika kondisi mulai tidak membaik, Latihan pernafasan 4-7-8 (menarik napas selama empat detik, menahan napas selama tujuh detik, dan menghembuskan napas selama delapan detik), Menulis/ journaling, dan Lakukan rujukan dengan mengunjungi puskesmas terdekat atau layanan professional lainnya
Reload document 
Open in new tab