Kumham Peduli, Kumham Berbagi Bersama Menteri Hukum dan Hak…

Dalam rangka menyelenggarakan salah satu bakti Kemenkumham terhadap masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar memberikan bantuan sembako dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya kepada masyarakat yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya giat ini, diharapkan sedikit-banyak membantu masyarakat yang benar2 membutuhkan. Menghadapi masa sulit seperti ini, dibutuhkan kerjasama dan tolong menolong agar kita dapat keluar dari pandemi dan hidup sehat sejahtera.

Perkuat Pengawasan, Kanim Makassar Menggelar Rapat TIMPORA bersama otoritas…

Para aparat intelijen yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Bandara ditekankan untuk menggunakan metode Amati, Pahami lalu Laporkan dalam menjalankan kerja-kerja intelijen dan pengawasan.

Hal menjadi pembahasan dan rekomendasi utama dalam rapat Koordinasi Timpora Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar yang digelar pada Ruang Rapat Bantimurung, Kantor Angkasa Pura I, Jl. Bandara Lama, Maros, Rabu (28/07).

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Dodi Karnida yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan bahwa dari rapat ini diharapkan terjadinya persepsi yang sama di antara para anggota Timpora sehingga selain orang asing yang tiba di/berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin izin tinggalnya tidak bermasalah, juga dimaksudkan untuk menimalisir misinformasi atau kesalahan dalam pengambilan kebijakan akibat informasi yang masih mentah dan/atau belum terverifikasi kebenarannya.

“Jumlah WNA pemegang izin tinggal di Sulawesi Selatan per tanggal 27 Juli 2021 yaitu dikeluarkan dari Kanim Makassar, Parepare dan Palopo sebanyak 740 orang yang terdiri atas 166 pemegang Izin Tinggal Kunjungan, 540 pemegang Izin Tinggal Terbatas (1 atau 2 tahun, maksimal 3 tahun) dan 34 orang Izin Tinggal Tetap (Seumur hidup). Sementara itu jumlah pengungsi yang pengawasannya merupakan tanggung jawab Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar adalah sebanyak 1.624 orang dari 8 negara Asia dan 5 negara Afrika. Mayoritas pengungsi ialah WN Afghanistan dan disusul Myanmar” Ungkap Dodi dalam keterangannya di Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Khusus mengenai lalulintas para pengungsi yang datang/berangkat melalui Bandara Sultan Hasanudin, Dodi mengharapkan semua stake holder untuk memperhatikan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 18 Juni 2021 tentang Pengawasan Mobilitas Para Imigran Ilegal Keluar Maupun Memasuki Wilayah Sulawesi Selatan yang mengatur antara lain bahwa keberangkatan/kedatangan para pengungsi itu tidak diizinkan jika mereka tidak didampingi oleh petugas Imigrasi.

Diseminasi Kebijakan Pelayanan Izin Tinggal dalam masa PPKM

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Izin Tinggal Keimigrasian tanggal 09 Juli 2021, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar melaksanakan giat Diseminasi Kebijakan Pelayanan Izin Tinggal dan Pedoman Teknis Pendaftaran Izin Tinggal Online bagi Warga Negara Asing yang bermukim di 10 Kab/Kota wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar secara daring.

Giat ini dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Agus Winarto. Kakanim Makassar juga memberikan sambutan mengenai kebijakan peraturan Izin Tinggal yang begitu dinamis tentunya sejalan dengan peraturan pemerintah pusat mengenai pembatasan OA untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Diseminasi ini dibawakan langsung oleh Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kanim Makassar, Andi Zulfikar dibantu dengan Tim Teknis dari Seksi Intaltuskim Kanim Makassar.

Selain pembahasan mengenai Permenkumhan no.27 Tahun 2021 mengenai Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat, Andi Zulfikar juga menjelaskan mengenai persyaratan dan ketentuan perpanjangan Izin Tinggal bagi OA pemegang ITAS/ITAP yang berada diluar negeri serta tim teknis seksi intaltuskim membantu mendemo kan secara langsung penggunaan pendaftaran izin tinggal melalui website http://visa-online.imigrasi.go.id

Kegiatan berjalan lancar walaupun berlangsung jarak jauh. Perusahaan dan organisasi yang mempekerjakan orang asing sangat antusias mengikuti kegiatan hingga akhir dan memberikan kesan positif atas inisiasi Kanim Makassar dalam memberikan pelayanan prima khususnya kepada orang asing. (an)

Pelayanan Prima, Kanim Makassar Melaksanakan Kegiata EAZY Paspor di…

Sosialisasi keimigrasian kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selain menggelar kegiatan Eazy Passport (22/07/21) Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian juga mengadakan penyebaran informasi mengenai jenis-jenis dan fungsi paspor.

Kegiatan sosialisasi ini rutin dilaksanakan dan merupakan target kinerja Seksi TIKIM Tahun 2021.
Kegiatan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah dan protokol kesehatan.

Olahraga bersama dan penanaman pohon di Taman Integritas Imigrasi…

Jumat, 28 agustus 2020. Olahraga bersama dan penanaman pohon di Taman Integritas Imigrasi Makassar.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kakanim Makassar, Bapak Agus Winarto sebagai role model dalam Pembangunan Zona Integritas. Penanaman pohon ini dilakukan untuk menghijaukan lingkongan kantor agar masyarakat yang melakukan permohonan paspor maupun pelayanan keimigrasian lainnya dapat merasa nyaman

Kuatkan Pembangunan Zona Integritas, Begini Pesan Staf Ahli Menteri

Kuatkan Pembangunan Zona Integritas, Begini Pesan Staf Ahli Menteri

Makassar. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM R.I bidang ekonomi bersama tim beri penguatan sekaligus mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi selatan, Rabu(26/8) di Aula Kanwil.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto bersama dengan para Kepala Divisi turut mendampingi staf ahli Menteri dalam memberikan penguatan yang diikuti seluruh UPT di lingkungan Kanwil Sulsel.

Saat ini, ada 28 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel yang akan mengikuti penilaian tim TPN. Sesuai dengan target Menkumham, diharapkan 70 persen UPT dapat meraih predikat WBK dan WBBM, dan dihari pertama ini, Razilu mengevaluasi 7 Unit Pelaksana Teknis.

“Untuk mewujudkan WBK/WBBM harus ada komitmen dari semua pegawai termasuk pimpinan, selalu melakukan sosialisasi dan internalisasi ke pegawai dan memiliki tim kerja yang solid, pimpinan harus menjadi role model, harus ada perubahan mindset dan culture set kearah pelayanan, pahami dan laksanakan tugas/fungsi dan peran ASN dengan baik, serta serta orientasi ke masa depan dengan niatkan semuanya semata – mata untuk ibadah,” terang Razilu

“Lakukan pembangunan ZI sebagai wujud kewajiban penyelenggara negara dan berikan pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat tanpa ada pungli dan korupsi, niscaya akan terwujud WBK dan WBBM,” lanjut Razilu

Hal lainnya yaitu dengan memaksimalkan komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.

Terakhir Razilu meminta untuk memperhatikan survey IKM dan IPK dari masyarakat agar grafiknya selalu mengalami peningkatan

Dirjen HAM Apresiasi Layanan Publik Berbasis HAM Kanim Makassar

Dirjen HAM Apresiasi Layanan Publik Berbasis HAM Kanim Makassar

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Muallimin Abdi bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto didampingi oleh Sesditham RR Risma Idriyani, Direktur Kerjasama HAM Bambang Iriana dan Direktur Yankomas Irwan Santoso, serta Kepala Divisi Keimigrasian, Dodi Karnida meninjau Fasilitas Layanan Publik berbasis HAM yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Selasa (25/08/2020).

Direktur Jenderal HAM mengatakan bahwa Layanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Kanim Makassar sudah baik. “Layanan publik yang ada di Kanim Makassar sudah baik dan patut kita apresiasi. Sarana dan prasarananya sudah memadai, ” Ungkap Dirjen HAM.

Menurut Mualim, Inovasi yang diciptakan di Kanim Makassar mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. “Untuk itu, layanan yang ada di Kanim harus di pertahankan dan lebih ditingkatkan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), ” Lanjut Mualimin.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah mengatakan bahwa pihaknya akan selalu melakukan pendampingan dan mendorong Kanim Makassar agar terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sehingga kanim Makassar bisa memperoleh predikat WBBM.

Untitled

Ikut serta dalam pengabdian untuk masyarakat sekitar, Kantor Imigrasi Makassar menginisiasi Ruang Pintar Imigrasi Makassar.

Ruang Pintar Imigrasi Makassar adalah wadah untuk anak-anak sekolah mengakses internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembelajaran daring jarak jauh.
Adapun Ruang Pintar ini terletak di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, dan diresmikan langsung oleh Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto serta disaksikan oleh Kapolsek Biringkanaya, Wayan Wayracana Aryawan & Wadanramil Biringkanaya, M. Amir.

Ruang Pintar dilengkapi dengan 6 unit personal computer, printer dan dapat menampung hingga 10 anak secara bergantian. Akan ada ASN yang bertindak sebagai mentor untuk memandu anak menggunakan layanan internet di Ruang Pintar.

Diharapkan fasilitas ini dapat menjadi solusi atas kebutuhan akan sarana dan prasarana teknologi informasi di era pandemi ini.

Tidak lupa setiap anak diwajibkan untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang pintar.

Koordinasi Sinergitas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar…

Selasa, 18 Agustus 2020.

Koordinasi Sinergitas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan.

Diterima langsung oleh Bapak Subhan S.T., M.H. selaku Kepala ORI perwakilan Sulawesi Selatan.
Kakanim menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan untuk perkenalan diri serta menjalin silaturahmi dan sinergitas dengan Ombudsman sebagai pengawas kegiatan pelayanan publik.

“Dalam melaksanakan tugas, petugas harus benar benar memahami SOP” ungkap Ketua ORI.
Demi mendukung terciptanya iklim pelayanan yang baik, dalam waktu dekat akan dipasang Stand Banner pengaduan Ombudsman di ruang pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.